JAKARTA - Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terdampak bencana.
Fokusnya adalah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang merasa rumahnya rusak namun belum tercantum sebagai penerima bantuan. Langkah ini bertujuan memastikan semua warga terdampak memperoleh haknya secara adil dan akurat.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, sejumlah warga di Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan Pidie Jaya sudah mengajukan keberatan terkait pendataan bantuan.
“Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang bersama pemerintah daerah dan aparat setempat,” ujarnya. Ia menekankan mekanisme ini penting agar tidak ada warga yang terlewat.
BNPB menegaskan, proses pengaduan dan verifikasi bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program rehabilitasi pascabencana. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap transparansi dan akurasi data meningkat. Semua langkah dilakukan tanpa mengurangi percepatan penyaluran bantuan.
Verifikasi Ulang Data Rumah Rusak
Setiap pengaduan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi ulang di lapangan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat setempat memastikan kondisi rumah terdampak sesuai laporan. Proses ini menekankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan kesalahan data.
Suharyanto menekankan, “Langkah verifikasi dilakukan agar tidak ada warga yang terlewatkan dan semua yang berhak menerima bantuan dapat terlayani.” Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan BPS dan kementerian teknis terkait. Dengan pembaruan data secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Verifikasi ini juga membantu mempercepat pembangunan hunian sementara. Data akurat mempermudah alokasi material dan tenaga kerja di lokasi terdampak. Sehingga proses rehabilitasi berlangsung efektif tanpa mengorbankan kualitas bangunan.
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara
BNPB menekankan pembangunan rumah hunian sementara sebagai prioritas awal pascabencana. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera bertugas mendukung masyarakat memasuki fase pemulihan. Proses ini dirancang agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Hingga saat ini, dari total 17.332 unit rumah hunian sementara yang diajukan, sebanyak 5.039 unit telah selesai dibangun. Rumah-rumah ini siap dihuni pada bulan Ramadhan 1447 Hijriyah. Pembangunan hunian sementara ini menjadi jembatan penting sebelum masyarakat menerima hunian tetap.
Selain itu, pemerintah terus memantau kualitas hunian sementara agar aman dan nyaman. Tim lapangan melakukan inspeksi berkala sebelum rumah diserahkan. Dengan demikian, warga mendapatkan hunian sementara yang layak dan memenuhi standar keselamatan.
Bantuan Hunian Tetap dan Dana Tunggu Hunian
Pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 14.286 unit. Pemerintah menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi. DTH memberikan bantuan sementara sebelum hunian tetap selesai dibangun.
Suharyanto menyebut, hingga awal Februari 2026, sebanyak 18.938 rekening penerima DTH telah siap. Dari jumlah tersebut, bantuan sudah disalurkan kepada 9.360 keluarga terdampak. Langkah ini diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat pascabencana.
Skema DTH dirancang agar fleksibel dan mudah diakses. Masyarakat dapat memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, kesehatan, dan peralatan rumah tangga. Dengan sistem ini, pemerintah memastikan warga tetap dapat bertahan selama masa transisi sebelum hunian tetap tersedia.
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Mekanisme aduan dan verifikasi ulang diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program rehabilitasi. Suharyanto menekankan, “Dengan mekanisme ini, warga dapat menyampaikan keluhan dan memastikan haknya terpenuhi.” Proses ini menjadi bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi warga terdampak.
Transparansi data dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program rehabilitasi. BNPB terus memperbarui data rumah rusak dan menyesuaikan prioritas pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat setempat menjadi kunci keberhasilan percepatan penyaluran bantuan.
Ke depannya, BNPB berkomitmen memastikan semua masyarakat terdampak menerima bantuan sesuai kebutuhan. Sistem pengaduan tetap dibuka dan dipantau secara berkala. Dengan langkah ini, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah terdampak.
