JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra terus digenjot pemerintah pusat. Koordinasi lintas kementerian kembali diperkuat melalui rapat yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Pertemuan tersebut menandai komitmen pemerintah untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terarah, cepat, dan terukur di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam masa pemulihan pascabencana.
Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada 08 Januari 2026. Selain Seskab Teddy dan Mendagri Tito, pertemuan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas. Hadir pula para sekretaris jenderal dari kementerian terkait.
“Pertemuan tersebut adalah tindak lanjut cepat atas arahan Presiden yang menunjuk Mendagri selalu Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” kata Teddy.
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian melaporkan bahwa tim satgas telah bekerja aktif di lapangan dengan mengoordinasikan berbagai petugas yang berada di wilayah terdampak bencana. Selain itu, rencana kerja ke depan juga terus disempurnakan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif.
Progres Cepat Pemulihan Infrastruktur
Dalam paparannya, Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat dan masif sejak bulan pertama pascabencana. Ia menyampaikan sejumlah data dan fakta lapangan yang menunjukkan progres signifikan dalam pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Sumatra.
Menurut Teddy, sebagian besar akses jalan nasional yang terdampak kini telah kembali tersambung. Selain itu, sejumlah jembatan utama yang sebelumnya rusak akibat banjir dan longsor juga telah dapat dilalui kembali oleh masyarakat.
“Pemerintah sudah bekerja sangat cepat dan masif dalam satu bulan pertama,” ujar Teddy.
Ia merinci bahwa 72 dari 78 ruas jalan nasional di Sumatra telah tersambung, kemudian 15 jembatan besar juga sudah kembali berfungsi. Tidak hanya itu, sekitar 1.100 unit hunian telah siap digunakan oleh masyarakat terdampak. Seluruh rumah sakit sebanyak 87 unit dan 860 puskesmas juga telah kembali melayani pasien.
Selain sektor kesehatan, pemulihan juga menyentuh sektor pendidikan dan ekonomi. Sekolah, pasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan secara bertahap. Teddy menilai capaian ini menjadi fondasi penting untuk memasuki tahap pemulihan berikutnya.
“Untuk itu, memasuki bulan kedua pada akhir Januari ini, percepetan dan perencanaan yang strategis akurat harus segera dieksekusi, terlebih dengan adanya Satgas ini,” ucap Teddy.
Satgas Langsung Bekerja Usai Dibentuk
Menurut Teddy, setelah menerima penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian segera bergerak melakukan pengendalian dan koordinasi pemulihan pascabencana. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana strategis yang telah disusun.
“Setelah menerima penugasan dari Presiden, Mendagri langsung mengontrol dan mengoordinasi pelaksanaan pemulihan keadaan sesuai rencana strategis yang telah dibuat,” tutur Teddy.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra.
Dalam struktur satgas tersebut, Tito Karnavian ditunjuk sebagai ketua, sementara Letjen TNI Richard Tampubolon menjabat sebagai wakil ketua. Adapun Menko PMK Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah.
“Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Prasetyo usai retret kabinet di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang.
Menurut Prasetyo, luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas penanganan bencana menjadi pertimbangan utama Presiden menunjuk Mendagri sebagai ketua satgas. Presiden meyakini bahwa koordinasi lintas daerah dapat berjalan lebih efektif di bawah kepemimpinan Mendagri.
Fokus Hunian dan Infrastruktur Dasar
Terkait target kerja satgas, Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan batas waktu tertentu. Namun, satgas diminta untuk memprioritaskan pembangunan hunian bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian.
“Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada, untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak banyaknya hunian-hunian bagi saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” tutur Prasetyo.
Selain hunian, Tito menegaskan bahwa satgas akan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar pascabencana. Fokus tersebut meliputi perbaikan kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, jalan, perumahan, hingga fasilitas kesehatan dan layanan publik.
“Ya melihat apa yang darurat mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan pemerintahan pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, pelayanan publik, ya semua,” kata Tito.
Ia menambahkan bahwa ruang lingkup kerja satgas mencakup 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Untuk itu, koordinasi lanjutan bersama wakil ketua satgas akan segera dilakukan guna menentukan langkah dan struktur kerja ke depan.
“Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur,” tandas Tito.
