LIPUTANEKONOMI.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap masih ada pemerintah daerah yang menyimpan dana Transfer ke Daerah (TKD) di bank ketimbang membelanjakan untuk pembangunan. Ia menyinggung persoalan itu dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9), sebagai dasar pertimbangan pemangkasan anggaran TKD.
Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan efektivitas penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini mengalir ke pemerintah daerah. Ia menyebut sejumlah dana justru mengendap di perbankan dan tidak terserap untuk pelayanan publik.
Pemerintah pusat, kata Prabowo, berkepentingan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persoalan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan TKD ke depan.
Dana Transfer Diparkir di Bank hingga Konflik Eksekutif-Legislatif
Kepala negara membeberkan sejumlah temuan di lapangan soal dana daerah yang tidak kunjung dibelanjakan. Dana itu disebut tertahan karena berbagai sebab, mulai dari penempatan di bank hingga benturan politik di tingkat daerah.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9), dikutip dari siaran persnya.
Ia mengakui pemerintah daerah punya kewenangan penuh mengatur belanja sesuai prioritas wilayah. Namun kewenangan itu, menurutnya, tetap harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada hasil yang terukur.
Desentralisasi 25 Tahun, Jembatan Desa Rp 400 Juta Tak Kunjung Dibangun
Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di desa yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang sudah dialokasikan. Ia memakai contoh jembatan desa berbiaya relatif kecil yang tetap saja tidak dibangun.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya? Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar (rupiah) selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp 400 juta," katanya.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan anggaran yang menuntut orientasi pada hasil, bukan sekadar realisasi serapan. "Ke mana uang itu?" ujar Prabowo.
Implikasi bagi Daerah dan Arah Kebijakan TKD
Pemangkasan TKD yang disinggung Prabowo menyiratkan tekanan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat belanja. Daerah yang selama ini menahan dana di bank berpotensi menghadapi konsekuensi fiskal, termasuk penyesuaian alokasi pada periode berikutnya.
Bagi pelaku usaha di daerah, kelancaran belanja pemda menentukan denyut proyek konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lokal. Serapan yang lambat menahan perputaran uang di wilayah dan menekan permintaan domestik.
Pemerintah pusat belum merinci mekanisme pemangkasan dan besaran TKD yang dipotong. Namun sinyal dari Prabowo jelas: dana yang tidak dipakai akan dialihkan demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
