JAKARTA - Pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah yang akan datang, perlindungan terhadap jemaah lansia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi (risti) menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia.
Dalam hal ini, penguatan istithaah kesehatan dan penerapan skema Tanazul serta Murur adalah langkah-langkah yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah yang rentan tersebut.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan haji 2026 ini merupakan yang pertama di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah, dan fokus utamanya adalah pada perlindungan kesehatan jemaah, terutama lansia.
Dalam hal ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan skrining kesehatan, pengawasan terhadap komorbiditas, serta edukasi kebugaran bagi calon jemaah, diharapkan dapat menekan angka jemaah risiko tinggi sebelum keberangkatan.
Dengan pendekatan yang lebih preventif, pemerintah ingin memastikan agar hanya jemaah yang benar-benar siap secara fisik dan mental yang dapat berangkat ke Tanah Suci.
Istithaah Kesehatan: Fondasi Keberangkatan Haji yang Aman
Penguatan istithaah kesehatan menjadi landasan utama dalam keberangkatan haji tahun ini. Menurut Irfan, istithaah kesehatan bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi lebih kepada instrumen keselamatan bagi jemaah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa hanya jemaah yang memenuhi kriteria istithaah kesehatan yang dapat berangkat.
"Istithaah kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin memastikan jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik, terkontrol penyakit penyertanya, serta memahami risiko perjalanan ibadah," tegas Gus Irfan.
Dengan demikian, seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci harus dipastikan dalam kondisi fisik yang optimal, bebas dari gangguan penyakit penyerta yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka selama pelaksanaan ibadah haji.
Skema Murur dan Tanazul: Memastikan Kenyamanan Lansia dan Jemaah Risiko Tinggi
Selain penguatan istithaah kesehatan, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya manajemen mobilitas jemaah, terutama pada fase puncak ibadah haji.
Salah satu upaya yang diimplementasikan adalah skema Murur dan Tanazul. Kedua skema ini dirancang untuk mengurangi beban fisik jemaah lansia dan mereka yang termasuk dalam kategori risti.
Skema Murur memungkinkan jemaah lansia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi untuk melintas di Muzdalifah tanpa harus turun dari bus, sehingga mereka tidak perlu menanggung kelelahan fisik yang berlebihan. Dengan demikian, skema ini mengurangi risiko gangguan kesehatan yang mungkin terjadi akibat kelelahan ekstrem dan kepadatan yang sering terjadi di musim haji.
Sementara itu, skema Tanazul memberikan opsi bagi sebagian jemaah untuk kembali lebih awal ke hotel setelah melontar jumrah, guna mengurangi kepadatan di tenda Mina.
Dengan skema ini, jemaah yang memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dapat menghindari kelelahan berlebihan dan mendapatkan istirahat yang lebih optimal setelah melaksanakan rukun haji.
Dukungan Medis dan Koordinasi Kesehatan Lintas Negara
Selain kedua skema tersebut, pemerintah Indonesia juga mengusulkan kesiapsiagaan dukungan medis di jalur menuju Jamarat, tempat pelaksanaan lempar jumrah.
Dalam fase puncak ibadah haji, ketika jemaah berkumpul di Jamarat, respons medis yang cepat sangat diperlukan, terutama dalam kondisi darurat.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana untuk mempercepat respons dalam kondisi darurat, agar para jemaah, khususnya lansia dan mereka yang berisiko tinggi, dapat segera mendapatkan pertolongan medis jika diperlukan.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya koordinasi kesehatan lintas negara dengan pihak Arab Saudi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan semua jemaah mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal dan terkoordinasi dengan baik di seluruh lokasi haji.
"Kita ingin menggeser pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Jangan menunggu jemaah sakit, tetapi pastikan mereka tetap sehat selama menjalankan ibadah," ujar Gus Irfan.
Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah Indonesia optimistis bahwa penyelenggaraan haji 1447 H akan berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman, terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang berisiko tinggi.
Semua langkah ini diambil agar ibadah haji tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga dilakukan dengan aman dan manusiawi bagi seluruh jemaah.
Pentingnya Pendekatan Preventif dalam Pelaksanaan Haji
Pendekatan preventif yang diterapkan dalam penyelenggaraan haji 2026 tidak hanya melibatkan pengawasan kesehatan sebelum keberangkatan, tetapi juga pengelolaan risiko kesehatan yang cermat selama ibadah berlangsung. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan keselamatan jemaah, khususnya yang berusia lanjut dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.
Dengan sistem manajemen yang lebih baik, pemerintah berharap dapat mengurangi potensi masalah kesehatan yang bisa terjadi selama ibadah.
Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan lembaga terkait juga akan memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran perjalanan ibadah haji. Dukungan medis yang cepat dan tepat waktu, baik di Tanah Suci maupun selama perjalanan, akan meminimalisir risiko kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
Melalui serangkaian langkah tersebut, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan akan menjadi contoh pelaksanaan ibadah haji yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi jemaah, khususnya lansia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.