JAKARTA - Ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang terus membayangi kawasan pesisir utara Jawa mendorong pemerintah mempercepat langkah proteksi jangka panjang.
Salah satu upaya strategis yang disiapkan adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang diproyeksikan menjadi benteng utama menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa memastikan proyek Giant Sea Wall akan diprioritaskan di kawasan dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Teluk Jakarta dan wilayah Semarang ditetapkan sebagai lokasi awal pembangunan karena menghadapi dampak paling serius dari penurunan tanah dan banjir rob yang semakin intens.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantongi hasil studi mendalam untuk wilayah Teluk Jakarta dan Jawa Tengah. Hasil kajian tersebut menjadi dasar penentuan lokasi prioritas sekaligus desain awal proyek tanggul laut raksasa.
“Dengan kondisi seperti itu, maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang dan sekitarnya. Oleh karena itu simultanis program, kita akan melaksanakan kegiatan di Teluk Jakarta dan di daerah Semarang dan sekitarnya. Titiknya sudah ada,” ujar Didit.
Semarang Dan Jakarta Jadi Fokus Awal
Penetapan Semarang sebagai salah satu prioritas bukan tanpa alasan. Kondisi lapangan menunjukkan banjir rob telah mencapai ketinggian yang mengganggu aktivitas masyarakat dan operasional fasilitas vital.
Menurut Didit, saat hujan turun, ketinggian rob di Semarang tercatat berada di kisaran tujuh hingga sembilan sentimeter, sehingga memerlukan penanganan darurat yang berkelanjutan.
Dampak banjir rob tersebut dirasakan langsung oleh fasilitas publik strategis, termasuk bandara. Agar operasional tetap berjalan, pihak terkait harus terus melakukan pemompaan air secara intensif. Selain itu, telah dipasang puluhan unit pompa injeksi sebagai langkah sementara untuk mengurangi genangan.
Kondisi ini memperkuat urgensi pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi jangka panjang. Tanpa infrastruktur perlindungan yang memadai, risiko gangguan ekonomi dan sosial di wilayah pesisir diperkirakan akan semakin besar, seiring dengan laju penurunan muka tanah dan perubahan iklim yang terus berlangsung.
Sementara itu, Teluk Jakarta juga menghadapi persoalan serupa. Kombinasi antara penurunan tanah, pasang laut, dan kepadatan aktivitas perkotaan menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap banjir rob.
Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan ibu kota dan kawasan sekitarnya.
Kerentanan Pesisir Jawa Tengah Meluas
Selain Semarang, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa turut memetakan tingkat kerentanan di berbagai wilayah lain di pesisir Jawa Tengah.
Sejumlah daerah seperti Pekalongan, Kendal, Brebes, Tegal, Sayung, hingga Grobogan tercatat memiliki risiko serupa yang perlu mendapat perhatian serius.
Didit menekankan bahwa pembangunan Giant Sea Wall bukan hanya proyek infrastruktur semata. Lebih dari itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong proyek ini dimaksudkan sebagai upaya menyelamatkan peradaban dan roda ekonomi di Pulau Jawa, khususnya di kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, industri, dan permukiman.
Menurutnya, tanpa perlindungan jangka panjang, kerusakan lingkungan akibat banjir rob dan abrasi berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan. Oleh sebab itu, proyek ini dirancang sebagai investasi strategis untuk generasi mendatang.
Koordinasi Lintas Kementerian Dan Lembaga
Dalam pelaksanaannya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah. Struktur ini dirancang untuk memastikan proyek berjalan terintegrasi dan sejalan dengan kebijakan nasional.
Tim teknis proyek juga akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berperan sebagai pengarah riset.
Keterlibatan banyak pihak dinilai penting mengingat kompleksitas proyek Giant Sea Wall, yang mencakup aspek teknis, tata ruang, lingkungan, hingga sosial. Dengan koordinasi lintas sektor, diharapkan setiap tahapan pembangunan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Warisan Infrastruktur Jangka Panjang
Proyek Giant Sea Wall dirancang sebagai megaproyek jangka panjang dengan standar ketahanan bangunan yang sangat tinggi. Menurut Didit, desain infrastruktur ini ditargetkan mampu bertahan selama seratus hingga dua ratus tahun, sehingga benar-benar menjadi pelindung permanen kawasan pesisir utara Jawa.
Ia menganalogikan ambisi pembangunan ini dengan keberhasilan Belanda dalam mengelola wilayah yang berada di bawah permukaan laut agar tetap layak huni. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun sistem perlindungan pesisir yang andal dan berkelanjutan.
“Maka ini pekerjaan panjang. Ini heritage untuk Indonesia. Jadi legend seperti kami bangun Candi Borobudur, ini harus bertahan 100-200 tahun,” pungkas Didit.
Dengan visi jangka panjang tersebut, Giant Sea Wall diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tanggul fisik, tetapi juga simbol komitmen negara dalam melindungi wilayah pesisir, menjaga stabilitas ekonomi, dan mewariskan infrastruktur tangguh bagi generasi mendatang.