JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan listrik tenaga surya (PLTS) di tingkat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proyek ini bisa menekan tarif listrik hingga sekitar US$3 sen per kilowatt hour (kWh).
Bahlil menuturkan, angka tersebut diperoleh dari hasil studi banding tim Kementerian ESDM ke India, di mana pemerintah setempat memberikan subsidi sehingga harga jual listrik PLTS bisa relatif rendah. “Kemarin tim saya baru pulang dari India. Ada satu katanya sampai US$3 sen per kWh,” ujar Bahlil di Penghargaan Subroto 2025.
Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa proyek PLTS Kopdes masih akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan subsidi yang mungkin diberikan di Indonesia. “Kalau ini lebih murah, maka ini akan kita lakukan ke depan,” tambahnya.
Rencana pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 gigawatt (GW) untuk menyasar 60.000–70.000 desa. Dari jumlah tersebut, 80 GW akan berasal dari Kopdes, sedangkan 20 GW sisanya akan dipenuhi dari PLTS kabupaten atau kota.
Skema Investasi dan Kapasitas PLTS
Nilai investasi untuk proyek PLTS Kopdes diperkirakan mencapai US$100 miliar. Setiap desa akan memiliki satu PLTS dengan kapasitas sekitar 1 MW hingga 1,5 MW, yang difokuskan untuk kebutuhan operasional koperasi.
Bahlil menekankan bahwa desain proyek saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan ekonomis sebelum diumumkan secara resmi.
“Kita cek dulu, apakah ekonomis atau tidak. Setelah itu baru kita dorong,” katanya. Dengan kapasitas sebesar itu, pemerintah menargetkan proyek ini dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini membutuhkan subsidi besar.
Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur menambahkan, integrasi PLTS dengan Koperasi Desa Merah Putih akan mendorong desa-desa memiliki energi mandiri sekaligus menekan biaya operasional.
Menggeser Pembangkit Diesel
Selain menekan tarif listrik, PLTS Kopdes diharapkan dapat menggantikan peran PLTD di berbagai daerah. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, substitusi ini akan mengurangi subsidi pemerintah yang selama ini diberikan untuk operasional PLTD PLN.
“Kalau di situ diganti substitusinya dengan PLTS yang harganya lebih murah berarti kan subsidinya berkurang,” ungkap Eniya. Hal ini juga akan memberikan efisiensi anggaran negara sekaligus menambah kontribusi energi bersih untuk desa-desa yang jauh dari jaringan listrik utama.
Meskipun proyek ini menjanjikan, Eniya menekankan bahwa saat ini masih dalam tahap identifikasi kebutuhan pasokan panel surya. Di Indonesia saat ini terdapat 21 pabrik yang terkait dengan rantai pasok perakitan panel surya, dan ada tambahan empat pabrik baru yang sedang dibangun, antara lain Trina, Lesso, Longji, dan satu pabrik di Batang.
Pasokan Panel Surya dan Tahap Identifikasi
Kementerian ESDM tengah menghitung kebutuhan pasokan komponen panel surya untuk memastikan proyek PLTS Kopdes dapat berjalan sesuai target. “Kita masih bahas dengan Pak Menteri,” kata Eniya.
Tahap identifikasi ini penting untuk menilai kapasitas produksi domestik dan ketersediaan komponen agar proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan logistik.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dan komunitas lokal agar pembangunan PLTS dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Proyek ini diharapkan tidak hanya menurunkan biaya listrik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan di desa-desa.
Dengan rencana ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan akses listrik di desa-desa terpencil sekaligus mendorong transisi energi bersih. PLTS Kopdes diharapkan menjadi model bagi pembangunan listrik skala mikro yang efisien dan berkelanjutan, sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.