JAKARTA - Upaya pemulihan sektor pangan pascabanjir di Aceh menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Bencana yang merendam wilayah pertanian dan tambak perikanan tidak hanya berdampak pada mata pencaharian warga, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok pangan. Karena itu, pemerintah bergerak cepat memastikan proses pemulihan berjalan terarah, terukur, dan menyentuh kebutuhan utama masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa langkah cepat dan terintegrasi diperlukan agar aktivitas produksi pangan dapat segera kembali normal.
Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang disusun selaras dengan kondisi lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut hingga sektor pangan kembali produktif.
Peninjauan Lapangan Pastikan Arah Pemulihan Tepat
Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Aceh, Kamis. Kunjungan ini dilakukan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Kehadiran para menteri tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabanjir dilakukan lintas sektor.
Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan percepatan pemulihan sektor pangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Peninjauan langsung dinilai penting untuk melihat kerusakan secara nyata, terutama pada tambak perikanan budi daya dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga setempat.
“Pemulihan sektor pangan menjadi prioritas, termasuk revitalisasi sawah terdampak bencana melalui perbaikan irigasi dan pembersihan endapan lumpur,” kata Zulhas. Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintah pada pemulihan yang bersifat jangka menengah dan panjang.
Kerusakan Tambak Capai Puluhan Ribu Hektare
Berdasarkan data lapangan yang diterima pemerintah, dampak banjir terhadap sektor perikanan budi daya tergolong besar. Zulhas menyebutkan total lahan tambak udang dan bandeng yang terdampak banjir di wilayah tersebut mencapai lebih dari 30.000 hektare. Tingkat kerusakan pun bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga berat.
Kondisi ini berdampak langsung pada produksi perikanan dan pendapatan masyarakat. Pemerintah mendorong pemulihan fisik tambak melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti tanggul, saluran air, dan fasilitas pendukung lainnya. Tujuannya agar kegiatan budi daya perikanan dapat segera kembali dilakukan oleh masyarakat tanpa menunggu waktu terlalu lama.
Langkah pemulihan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan hasil perikanan. Dengan demikian, dampak banjir tidak meluas hingga mengganggu ketersediaan pangan secara nasional.
Revitalisasi Sawah Jadi Fokus Pemerintah
Selain sektor perikanan, lahan pertanian sawah juga menjadi perhatian utama. Menko Pangan menekankan pentingnya revitalisasi sawah terdampak banjir agar kembali produktif. Banjir menyebabkan endapan lumpur menutup permukaan lahan dan merusak jaringan irigasi yang menjadi penopang utama pertanian.
Pemerintah mendorong perbaikan jaringan irigasi serta pembersihan endapan lumpur sebagai langkah awal pemulihan. Tanpa upaya tersebut, lahan sawah akan sulit ditanami kembali dan berpotensi menurunkan produksi padi. Oleh karena itu, revitalisasi sawah dipandang sebagai bagian strategis dalam menjaga ketahanan pangan.
Langkah ini juga bertujuan memastikan petani dapat kembali beraktivitas secepat mungkin. Pemerintah ingin menghindari jeda tanam yang terlalu panjang karena dapat berdampak pada siklus produksi pangan di wilayah tersebut.
Jaminan Hidup Dan Hunian Sementara Disiapkan
Dalam kesempatan peninjauan tersebut, Zulhas juga menyampaikan perhatian pemerintah terhadap aspek sosial masyarakat terdampak. Ia menegaskan pemerintah akan memperjuangkan penyaluran jaminan hidup bagi warga terdampak banjir. Bantuan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat selama masa pemulihan berlangsung.
Selain jaminan hidup, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Hunian sementara diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah permanen.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan warga terdampak dapat bangkit tanpa tekanan sosial yang berlebihan.
Pemulihan Ekonomi Lewat Pasar Dan Bantuan Sosial
Rangkaian kunjungan Menko Pangan juga mencakup peninjauan rehabilitasi pasar serta posko bencana banjir di Pidie Jaya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar dinilai sebagai pusat perputaran ekonomi lokal yang harus segera kembali berfungsi.
Kementerian Perdagangan melalui program Kemendag Peduli turut menyalurkan bantuan senilai Rp450 juta kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang selama masa pemulihan.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabanjir di Aceh dilakukan secara terpadu lintas sektor. Sinergi antar kementerian dan lembaga diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Dengan langkah terkoordinasi, pemerintah optimistis Aceh dapat segera bangkit dan kembali produktif.
