JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pelatihan vokasi tidak boleh berhenti sebatas pemberian sertifikat.
Pemerintah menginginkan lulusan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Balai Latihan Kerja benar-benar terserap ke dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan usaha mandiri. Penekanan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan pengangguran dan meningkatkan dampak nyata pelatihan vokasi bagi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai bahwa keberhasilan pelatihan tidak bisa lagi diukur dari jumlah peserta yang dilatih semata. Orientasi kebijakan kini diarahkan pada hasil akhir, yakni bekerja atau berwirausaha. Karena itu, lulusan BLK didorong untuk melanjutkan ke berbagai skema lanjutan yang disiapkan pemerintah, termasuk program Perluasan Kesempatan Kerja.
Orientasi Pelatihan Tidak Hanya Sertifikat
Menaker Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di BPVP atau BLK tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat. Menurutnya, sertifikat hanyalah pintu awal untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha. Target akhir dari seluruh proses pelatihan harus jelas dan terukur.
“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli. Pernyataan tersebut menegaskan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi nasional.
Dengan pendekatan ini, pelatihan vokasi diharapkan benar-benar memberi dampak ekonomi langsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang dikeluarkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perluasan Kesempatan Kerja Jadi Jalur Lanjutan
Yassierli menjelaskan bahwa lulusan BLK dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja sebagai jalur lanjutan pascapelatihan. Salah satu program yang menjadi andalan adalah Tenaga Kerja Mandiri yang mendorong peserta untuk berwirausaha. Skema ini dirancang agar lulusan tidak bergantung sepenuhnya pada pasar kerja formal.
Melalui PKK, peserta mendapatkan pendampingan dan dukungan untuk membangun usaha produktif. Program ini juga menjadi solusi bagi wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Dengan demikian, lulusan BLK tetap memiliki peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Menaker menilai bahwa integrasi antara pelatihan dan program lanjutan sangat penting. Tanpa kesinambungan tersebut, pelatihan berpotensi kehilangan relevansi dan dampaknya sulit dirasakan masyarakat luas.
Ukuran Keberhasilan Harus Berbasis Dampak Nyata
Menurut Yassierli, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sebatas banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan administrasi. Yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokus utama berada pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Pendekatan ini mendorong perubahan cara kerja internal balai pelatihan. Setiap program harus dirancang dengan tujuan akhir yang jelas dan realistis. Dengan begitu, lulusan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga akses menuju peluang ekonomi.
Pemerintah berharap pendekatan berbasis hasil ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pelatihan vokasi. Keberhasilan nyata akan menjadi indikator utama keberlanjutan kebijakan ke depan.
Pentingnya Data Dan Pelacakan Lulusan
Yassierli juga menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dan dapat ditelusuri. Data tersebut mencakup identitas peserta hingga status pascapelatihan. Pemerintah perlu mengetahui apakah lulusan terserap kerja atau langsung merintis usaha.
Pendekatan berbasis data dinilai krusial agar program pemerintah tepat sasaran. Dengan data yang jelas, evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara objektif. Hal ini juga memudahkan perbaikan program di masa mendatang.
Selain itu, sistem pelacakan lulusan membantu pemerintah memetakan kebutuhan pasar kerja. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian kurikulum pelatihan agar lebih relevan.
Kapasitas BLK Dan Tantangan Pengangguran
Di sisi lain, Menaker menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi.
Keterbatasan kapasitas ini menjadi alasan utama perlunya transformasi balai pelatihan. Pemerintah ingin memastikan bahwa BLK tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas dan relevansi.
Transformasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat pelatihan vokasi. Dengan demikian, kontribusi BLK terhadap penurunan pengangguran dapat semakin signifikan.
Transformasi Balai Untuk Kebutuhan Masa Depan
Transformasi balai pelatihan mencakup penguatan peran sebagai pusat pelatihan vokasi dan talent and innovation hub. Selain itu, balai juga diarahkan menjadi pusat pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas. Peran ini menjadi bagian dari inklusivitas kebijakan ketenagakerjaan.
BLK juga disiapkan sebagai pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah. Dengan fungsi ini, balai tidak hanya melatih tenaga kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pelaku usaha yang sudah ada.
“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yassierli. Pernyataan ini menegaskan arah reformasi kelembagaan yang tengah dilakukan.
Sinkronisasi Program Jadi Kunci Implementasi
Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi momentum penting untuk menyinkronkan program lintas unit. Sinkronisasi dilakukan mulai dari pelatihan vokasi hingga penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah. Dengan koordinasi yang kuat, implementasi kebijakan diharapkan berjalan lebih efektif.
Pemerintah optimistis bahwa langkah terintegrasi ini akan memperkuat dampak pelatihan vokasi. Lulusan BLK diharapkan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki masa depan kerja yang jelas dan berkelanjutan.
